Rabu, 30 April 2025 CMC PKSS Menginformasikan:
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah telah menetapkan Provinsi Riau sebagai wilayah darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul hasil pemantauan titik api sejak April hingga November/Desember 2025.
Penetapan ini mengacu pada hasil pemantauan satelit yang memperlihatkan adanya titik panas atau hotspot yang terbentuk di beberapa wilayah seperti Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Khusus di Riau, luas lahan yang terbakar sampai saat ini mencapai 81 hektare (ha) yang tersebar di 144 titik api.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan iklim di provinsi Riau memberi tantangan dalam pengendalian karhutla karena kemarau yang terjadi sebanyak dua kali.
Berdasarkan hasil analisis, Riau akan mengalami kemarau pada Februari–Maret, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus menjadi puncaknya yang kemungkinan mencapai September.
BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 secara nasional akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni–Agustus.
Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), tetapi 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).
Pada, April–Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, tetapi beberapa area di Riau, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Juni 2025, terdapat peningkatan signifikan risiko karhutla di Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.
Kemudian pada Juli–September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi.
Adapun pada Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
BMKG mengimbau pemerintah daerah di provinsi-provinsi berikut untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah preventif dan mitigasi berbasis prediksi BMKG diharapkan dapat segera diimplementasikan.
Demikian kami informasikan, terima kasih.
Sumber: CNN Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar