Demo 27 Agustus 2026 di DPR: Jadwal, Lokasi dan Daftar Tuntutan Massa

Rabu, 26 Agustus 2026 TIM CMC PKSS Menginformasikan: 

Berdasarkan informasi terkini, rencana aksi unjuk rasa besar-besaran dijadwalkan berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Berikut adalah ringkasan jadwal, lokasi, elemen massa, serta daftar tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut:

Jadwal dan Lokasi

• Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2026

• Waktu: Umumnya dimulai dari siang hari (sekitar pukul 10.00 hingga 14.00 WIB dan terus berlanjut)

• Lokasi Utama: Depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

Elemen Massa yang Terlibat

Aksi ini digerakkan oleh beberapa kelompok atau aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa, di antaranya:

• Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) bersama berbagai elemen mahasiswa (seperti UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat), serikat buruh/tahanan politik, serta komunitas masyarakat sipil dengan perkiraan massa sekitar 1.000 orang mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

• Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama elemen warga dan jaringan pendukung dari daerah penyangga (seperti Bogor dan Depok) yang turut hadir menyampaikan aspirasi.

Daftar Tuntutan Utama

Aliansi massa mengusung sejumlah poin tuntutan yang mencakup isu antikorupsi, kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga penegakan hukum. Berdasarkan poin dari Aliansi GERAM, berikut rincian 10 tuntutannya:

1. Pertanggungjawaban Kebijakan: Meminta pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.

2. Pengesahan RUU Perampasan Aset & Pemberantasan Korupsi: Mendesak pengesahan regulasi yang tegas terhadap tindak pidana korupsi.

3. Kebijakan Pajak Berkeadilan: Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat serta mendorong sistem perpajakan progresif bagi pemilik modal besar.

4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis: Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis, ilmiah, serta berkualitas, sekaligus menolak komersialisasi pendidikan dan pemangkasan anggaran layanan dasar.

5. Kesejahteraan Ekonomi Rakyat: Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh melalui pengendalian harga serta jaminan upah yang layak.

6. Penanganan Bencana Nasional: Menetapkan bencana di wilayah Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional serta mempercepat bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

7. Perlindungan Pekerja: Menjamin hak pekerja rumah tangga (PRT) dan buruh melalui regulasi yang memberikan perlindungan hukum, upah layak, serta jam kerja manusiawi.

8. Demiliterisasi: Melaksanakan demiliterisasi, menolak perluasan peran militer di ranah sipil, dan menegaskan supremasi sipil.

9. Penyitaan Aset Koruptor: Menuntut hukuman berat bagi koruptor serta perampasan aset hasil kejahatan untuk dialokasikan bagi kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

10. Aspirasi Daerah/Sektoral: Desakan penyelesaian persoalan penegakan hukum dan kebijakan agraria atau sektoral lainnya yang disuarakan kelompok daerah yang hadir.

Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar Senayan dan jalur protokol Jakarta Pusat pada hari ini, disarankan untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas dan mencari rute alternatif.

Demikian kami informasikan, terima kasih

Sumber: Media Siber/CMC PKSS